Minggu, 22 Maret 2015

kleptomania dan hukum terhadapnya

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang, Sebenarnya agak
sulit untuk merumuskan secara tepat apa yang dimaksud dengan normal dan
abnormal. Hal demikian disebabkan oleh: Pur/ama. sulit menemukan model
manusia yang ideal atau sempurna. Kedua. dalam banyak kasus, tak ada batas
yang tegas antara perilaku normal dan abnormal. Dalam arti, orang yang
secara umum dipandang normal-sehat pun suatu saat dapat melakukan suatu
I perbuatan yang tergolong abnormal Demikian sebaliknya, tidakjarang orang I
yang secara umum jelas-jelas abnormal melakukan perbuatan atau
mengucapkan kata-kata yang sungguh~sungguh normal-waras Abnormalitas.
dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam dua kriteria, yaitu abnormalitas
sebagai penyimpangan dari norma-norma masyarakat atau nilai-nilai sosial
dan abnormalitas dalam arti apa saja yang bersifat maladaptif, yaitu apa saja
yang tidak menunjang kesejahteraan individu, sehingga pada akhirnya juga
tidak menunjang kemaslahatan masyarakat”
1 Secara umum kleptomania didefinisikan sebagai kelainan jiwa berupa
~ l keinginan hendak mencuri yang tidak dapat ditahan sekalipun barang yang
M 4 9" a. Supratiknya, Mengenal Perilaku Abnormal, (Yogyakarta Kanistus. N95),
m. -
I
(7
dicuri tidak berharga, sedangkan pengidapnya disebut klepteman.” Kebiasaan
mencuri ini tidak didasari oleh rasa ingin memiliki, tetapi mencuri itu
sendirilah sebagai tujuan. Penderita kleptomania dalam sisa kehidupan
lainnya adalah normal, artinya dapat bergaul seperti layaknya orang normal,
tetapi dalam keadaan tertentu, --karena melihat suatu benda yang menarik-- ia
akan kambuh. Barang yang dicurinya biasanya tidak dipakai (dipergunakan
sendiri) tetapi disimpan, dibuang atau dikembalikan di waktu yang lain secara
sembunyi. Meskipun barang yang dicari tersebut adalah barang yang sepele
(dalam pandangan umum) tetapi bisa jadi merupakan barang yang sangat
berharga (bernilai) dalam pandangan pemiliknya. misalnya kenang-kenangan
dan lain-lain. Perilaku semacam itu tentu saja mengganggu ketentraman
I masyarakat. I
Di sini dapat dengan jelas diketahui, bahwa pengidap kleplomania
melakukan Ilndakan pencurian bukan dengan niatan ingin memiliki barang
euriannya, tetapi tindakannya didorong oleh kelainan yang terjadi pada
dirinya( Yaitu ketidakseimbangan fungsi antara kemauan (yang bersifat
impulsif-kompulsif) dengan daya nalarnya untuk menolak keinginan itu,
meskipun ia menyadari bahwa tindakannya itu tidak benar.
1 Faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana dalam fiqh
` jinayah adalah perbuatanjarimah, yakni perbuatan melawan hukum yang oleh
.46 zlenu: Bem! Bahan Indarlerra, Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, [995), hlm

syari`at diperintahkan untuk meninggalkannya Suatu perbuatan bisa
dikatakan Jarrmah bila memenuhi tiga unsur. yaitu: adanya mu yang
mengaturnya, adanya perbuatan yang dilakukan dan pelakunya adalah orang
yang muka/Iay.”

Dalam KUHP pasal 1 ayat 1 disebutkan, “Tidak ada sesuatu perbuatan
boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-
undaug, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.” `

Dengan demikian ketentuan pidana (baik pidana lslam maupun positif)
dalam undangmndang tidak mungkin dikenakan terhadap perbuatan yang
telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan,
yang berarti. bahwa undang-undang pidana menganut asas legalitas dan

l tidak mungkin berlaku surut. "Nullum dzlrclum :ine praevra lege poenall", I
aninya : peristiwa pidana tidak mungkin ada jika ketentuan pidana dalam
undang-undang tidak ada Ierlebih dahulu” Sementara di dalam ilmu fiqh
dikenal kaidah :

n Wan “Jp #all ;in .5. atau .Mi 4 .5,111

3* Ahmad Hanan, ,tm-am Hukum Pidana Irlalu. eet. 4. (Jakarta: Bulan Bintang,
1990), hlm&

` M 27" Seestln, KUHP Sma Komentanrya ?mal dari Pam, (Bogor Polileu. 1973).

rn.

"Ibid, z)

“Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti. Al-Arybah \m aI-Nazair, (Mesti: Amin Abdul
Majid Muhammad Il-Didi. 1 I). hlrn. 43

Dengan adanya ketentuan demikian, dalam menghukum orang hakim
terikat oleh undang-undang, sehingga terjaminlalr hak-hak kemerdekaan diri
pribadi seseorang

Meskipun suatu perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya
pertanggungjawaban pidana namun masih diperlukan dua syarat lainnya yang
menyertai yaitu :dmh (mengetahui) dan Ikhfiyar (memilih). Maksudnya ialah
bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan bagi manusia yang
berakal pikilan, dewasa dan berkemauan sendiri,"

Pencurian adalah suatu tindak pidana (jarimah) yang mempunyai
konsekuensi hukum. Dalam syari'at Islam, hukuman bagi pelaku pencurian
'adalah potong tangan, jika telah mencapai satu nisab, dengan mendasarkan l
pada firman Allah :

'1 ,4: yg; ini, ini ,y als.; \?th a,, “Mi »yuu 33,;le a)..le

Sedangkan dalam hukum pidana positif, pencurian sebagaimana
tercantum dalam KUHP pasal 362 dikenai hukuman penjara atau denda.”

Pelaku pencurian dapat dituntut atau bahkan divonis hukum sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika memenuhi unsur dan syarat-
syarat sebagai suatu tindak pidana pencurian. Menurut fiqih jinayah suatu

, l
a..
"Ahmad Hannfi,Am.r., hlm. 20.LlhntSvssllo,KUHP., pasnlM-Sl hlm Sl-62
" Al4Mudah (5) - :m.
”Soesrlm Hit/mm Pidana Mam-ml, (Jakarta Sinar Grafika. 1991), hlm. 28


perbuatan bisa dikatakan pencurian oleh karena itu bisa dihukum hadd
apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil harta secara diam-diam.

2. Barang yang dicuri berupa hana,

3. Harta yang diambil milik nrang lain (tidak ada unsur syubhat).

4. Ada i'tikad tidak baik.

5. Telah mencapai satu nisab.”

Di samping itu seseorang dikatakan mencuri apabila memenuhi sifat-
sifat orang muka/Ia], dalam keadaan ikhtiyar, dan tidak ada unsur syubhal,“'
Dengan demikian apabila sifat-sifat tersebut salah satunya tidak terpenuhi,

l maka pelaku tidak dijatuhi hukuman huda'. I

Sementara dalam KUHP yang dimaksud pencurian adalah sepeni
tersebut di dalam pasal 362 ; “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang
sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian,
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 900,-."'“ KUHP tidak mensyaratkan kepemilikan barang
sebagai milik orang lain secara mutlak, sementara fiqh jinayah
mensyaratkannya.

"1 Djun, Fiqih mm, od. z, omm. rr. Raja ananda Pers-de. 1997), hlm. 71 um
jugaAMal-QldirAudahAl-Tasyri'aI-Jma'lal-Islmn(BeinnzDaral-Fikr,1992). 11 hlm sta

'“ Al-Seyyid Sabiq, Fiqh :II-Sunnah, (t n,k ; Dual-Fikr, ras:) ti, hlm. 414.

mswrlo, KUHP, hlm 215,


Tindak pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomauia
merupakan suatu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Apakah
dikenai pertanggungjawaban atau tidak, oleh karena kleptomania belum
dikenal dalam istilah hukum.

Di satu sisi kleptomania merupakan suatu kelainan jiwa yang,
menyebabkan pengidapnya menderita dan merasa tidak bahagia tetapi di sisi
lain merupakan gangguan perilaku yang tindakannya mengganggu
ketentraman individu/masyarakat dan perlu penanganan yang serius.

. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji permasalahan mengenai
kleptomania dan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi pengidapnya,
' baik ditinjau dari fiqh jinayah maupun hukum pidana positif, Dengan I
demikian titik berat penelitian ini adalah terletak pada studi perbandingan

antara ñqh jiuayah dan hukum pidana positif.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar